Gorontalo -Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, bersama anggota KPU dan Sekretaris KPU Gorontalo, Hanif Purwanto, membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pelaporan Kartu Kendali Tahun 2024 di Hotel Aston Gorontalo. Kegiatan ini menghadirkan pejabat fungsional dan struktural di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo Rabu, 25 /12/2024 di Aston Hotel Gorontalo
Dalam sambutannya, Sophian menegaskan bahwa JDIH merupakan platform penting untuk menyimpan dan menyebarluaskan dokumen hukum terkait kepemiluan. Ia mendorong pengelola JDIH di kabupaten/kota agar lebih aktif membagikan tautan laman JDIH guna meningkatkan jumlah pengunjung dan penyebaran informasi hukum yang lebih luas.
Untuk memastikan standarisasi pengelolaan JDIH dari tingkat nasional hingga daerah, kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI, Agung Prasetyo dan Fakhri Ali Ibrahim. Mereka memaparkan pentingnya metadata produk hukum dalam laman JDIH untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum.
Pada kesempatan ini, penghargaan diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota atas pengelolaan JDIH terbaik:
1. Terbaik I: KPU Kabupaten Boalemo
2. Terbaik II: KPU Kota Gorontalo
3. Terbaik III: KPU Kabupaten Bone Bolango
Selain itu, evaluasi SPIP terkait pelaporan keuangan dan pengelolaan aset negara juga menjadi agenda utama. Penghargaan SPIP diberikan kepada:
1. Terbaik I: KPU Kota Gorontalo
2. Terbaik II: KPU Kabupaten Gorontalo
3. Terbaik III: KPU Kabupaten Pohuwato
Dalam kategori Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), apresiasi diberikan kepada:
1. Terbaik I: KPU Kabupaten Gorontalo Utara
2. Terbaik II: KPU Kabupaten Pohuwato
3. Terbaik III: KPU Kabupaten Gorontalo
Kegiatan ini diharapkan memperkuat pengelolaan JDIH yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait kepemiluan. Evaluasi SPIP juga menjadi langkah penting dalam menjaga akuntabilitas pelaporan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan KPU.
