BULANGO UTARA – Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Bulango Ulu di Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, masih terganjal masalah pembebasan lahan. Kendala utama berasal dari eks lahan transmigrasi yang belum terselesaikan, meskipun berbagai pihak sebelumnya menargetkan proyek ini rampung dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2023 lalu.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengungkapkan bahwa hanya satu lokasi yang masih menjadi penghambat, yakni eks lahan transmigrasi yang berada di kawasan pembangunan waduk. “Permasalahan utamanya adalah perbedaan dalam dua Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Transmigrasi, yang menetapkan lokasi eks lahan transmigrasi berbeda. SK pertama menyebut lahan di bagian atas, sementara SK kedua menetapkannya di bagian bawah,” jelas Fadli usai melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek tersebut, belum lama ini.
Akibat perbedaan administrasi ini, proses pembebasan lahan menjadi terhambat. Padahal, pada Ramadan 2023, unsur Forkopimda Gorontalo bersama Penjabat Gubernur Ismail Pakaya dan Ketua DPRD Paris RA Jusuf menyatakan optimisme bahwa proyek waduk tersebut akan selesai tepat waktu.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, Komisi I Deprov Gorontalo berencana memediasi pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Transmigrasi, ATR/BPN Bone Bolango, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) II Gorontalo, dalam pertemuan yang dijadwalkan pada Januari 2025. “Kami akan memastikan proses administrasi ini segera terselesaikan agar proyek dapat dilanjutkan tanpa kendala,” tambah politisi PPP tersebut.
Waduk Bulango Ulu sendiri memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya air, irigasi, dan pencegahan banjir di Provinsi Gorontalo. Masyarakat berharap persoalan lahan ini dapat segera diatasi agar manfaat waduk tersebut dapat dirasakan oleh publik dalam waktu dekat.
