Jakarta, 5 Februari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan sengketa hasil Pilkada Bone Bolango yang diajukan pasangan calon nomor urut 01, Merlan Uloli-Syamsu Botutihe (MULUS). Dengan putusan ini, hasil pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap sah, menandai berakhirnya polemik hukum terkait Pilkada Bone Bolango 2024.
Sidang pembacaan putusan yang berlangsung pada Rabu (5/2/2025) dipimpin oleh Hakim MK Suhartoyo. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dengan demikian, upaya hukum yang diajukan oleh pasangan Merlan-Syamsu dinyatakan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dikabulkan.
Dalil Gugatan Dinilai Tidak Jelas
Kuasa hukum KPU Bone Bolango, Abdul Hanap, menegaskan bahwa gugatan yang diajukan pemohon mengandung kelemahan mendasar. Selain dalil-dalil yang dianggap tidak jelas, pasangan Merlan-Syamsu juga dinilai tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah untuk menggugat hasil perolehan suara Pilkada Bone Bolango 2024.
“Dari segi hukum, pemohon tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengajukan sengketa hasil Pilkada. Oleh karena itu, perkara dengan Register Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar Abdul Hanap.
Putusan MK ini sekaligus menguatkan keputusan KPU terkait hasil Pilkada Bone Bolango, menutup ruang bagi pasangan Merlan-Syamsu untuk kembali mengajukan gugatan.
Arah Politik Bone Bolango Pasca Putusan MK
Dengan gugatan yang resmi ditolak, proses politik di Bone Bolango dipastikan berlanjut sesuai hasil pemilihan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pihak pasangan Merlan-Syamsu belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan ini.
Keputusan MK ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang sempat terjadi pasca Pilkada Bone Bolango 2024 dan menjadi landasan bagi pemerintahan yang baru untuk melangkah ke depan. Semua pihak kini diharapkan dapat menerima hasil pemilu secara demokratis dan bersatu demi pembangunan Bone Bolango ke arah yang lebih baik.
