Kota Gorontalo – Alih fungsi lahan pertanian di Kota Gorontalo terus terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan sektor perdagangan dan jasa. Dalam satu tahun terakhir, luas lahan sawah berkurang dari 741 hektare menjadi 725 hektare akibat pembangunan infrastruktur yang tak terhindarkan.
Untuk mengantisipasi penurunan ini, pemerintah telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 459 hektare dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Gorontalo. Dari jumlah tersebut, 250 hektare ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialihfungsikan selama 20 tahun ke depan. Namun, alih fungsi lahan diperkirakan masih akan terus terjadi meskipun dengan pengawasan ketat.
Di sisi lain, produksi beras di Kota Gorontalo belum mampu memenuhi kebutuhan warganya. Kepala Bidang Pertanian Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota Gorontalo, Yurita Walangadi, mengungkapkan bahwa meskipun pola tanam serentak telah diterapkan, Program Peningkatan IP dilaksanakan namun hasil panen hanya bisa mencukupi sekitar 50 persen dari total kebutuhan masyarakat. Namun karena kota Gorontalo sebagai pusat perdagangan maka kebutuhan beras dapat terpenuhi dan tidak terjadi kekurangan stock.
“Kami hanya mampu menyediakan sekitar 9.000 hingga 10.000 ton beras per tahun, sementara kebutuhan konsumsi warga mencapai 21.000 ton. Sisanya harus dipasok dari luar daerah seperti Kabupaten Bone Bolango dan sekitarnya,” ujar Yurita, Senin (17/2/2024).
Menurutnya, musim hujan yang berkepanjangan juga berdampak pada kualitas beras yang dihasilkan pada saat panen. Meski demikian, pasokan beras di Kota Gorontalo tetap stabil karena daerah ini merupakan pusat distribusi bagi wilayah sekitarnya.
Menjelang Ramadan, kekhawatiran terkait lonjakan harga beras pun mencuat. Yurita menjelaskan bahwa harga di pasar lebih dipengaruhi oleh permainan pedagang dan ketersediaan stok di pasaran. Namun, pemerintah berharap kebijakan Presiden Prabowo, yang menginstruksikan Bulog untuk menyerap gabah langsung dari petani, dapat menstabilkan harga dan menjaga pasokan beras tetap aman.
Selain itu, subsidi pupuk bagi petani juga terus diberikan, meskipun masih terbatas. Yurita mengakui bahwa kendala utama dalam penebusan pupuk bersubsidi adalah keterlambatan petani dalam menebus pupuk akibat keterbatasan dana dan penundaan penanaman yang diakibatkan iklim.
“Subsidi pupuk tetap ada, tetapi jumlahnya terbatas karena harus dibagi ke seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Petani yang tergabung dalam kelompok tani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kuota yang ditentukan,” jelasnya.
Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan mendukung swasembada pangan dengan mempertahankan lahan pertanian yang tersisa serta mengawasi distribusi pupuk, bantuan benih, meminjamkan alat mesin pertanian secara gratis dan berusaha agar beras tetap terjangkau bagi masyarakat
