Bone Bolango, 18 Februari 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone Bolango menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas KPU RI Nomor 314 Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 10 yang mengharuskan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi pascapelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak.
Ketua KPU Bone Bolango, Sutenty Lamuhu, menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan dengan metode FGD untuk menggali berbagai aspek pelaksanaan Pilkada. “Ada empat tema besar yang menjadi fokus diskusi, yaitu pelaksanaan tahapan pemilihan, aspek non-tahapan, dukungan kelembagaan atau support system, serta faktor eksternal yang memengaruhi proses pemilihan,” ujarnya usai kegiatan, Selasa (18/2/2025).
Peserta FGD berasal dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bawaslu, partai politik, Liaison Officer (LO) pasangan calon, kepolisian, dan media. Keterlibatan pihak keamanan dinilai penting mengingat dalam kuesioner evaluasi turut dibahas standar operasional pengamanan logistik dan tahapan pemilu.
Meskipun tahapan Pilkada di Bone Bolango telah rampung dengan penetapan calon terpilih, Sutenty mengungkapkan bahwa proses hukum masih berlangsung. “Saat ini kami masih menghadapi dua perkara gugatan di PTUN Gorontalo terkait SK penetapan calon terpilih. Selain itu, ada juga proses di DKPP,” katanya.
Terkait dana hibah Pilkada, Sutenty menyebutkan bahwa anggaran yang tersisa kemungkinan akan dikembalikan ke daerah. “Karena proses hukum masih berjalan, kami belum bisa memfinalkan penggunaan dana hibah. Namun, sementara ini dipastikan akan ada sisa anggaran yang harus dikembalikan,” jelasnya.
Kegiatan FGD ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, sekaligus sebagai bahan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang.
