Mahasiswa Gorontalo Turun ke Jalan: Kritik Pedas untuk Prabowo-Gibran, Soroti Anggaran Pendidikan dan Isu Daerah

aliansi mahasiswa di Provinsi Gorontalo saat aksi demontrasi, Jumat 28/2/2025 ( F. Fahri)
aliansi mahasiswa di Provinsi Gorontalo saat aksi demontrasi, Jumat 28/2/2025 ( F. Fahri)

Otanaha.id -

Gorontalo – Ratusan  mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa di Provinsi Gorontalo turun ke jalan dalam aksi damai pada Jumat (28/2/2025). Mereka menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Aksi yang berlangsung di Perlimaan Kota Gorontalo ini dipimpin oleh Halifah Rido selaku koordinator lapangan. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa pemerintahan saat ini justru membuat rakyat semakin menderita dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak efektif.

“Pemerintahan yang sekarang sangat memprihatinkan, kebijakan yang dibuat justru menyulitkan masyarakat,” tegas Halifah.

Salah satu kebijakan yang disoroti adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, program ini terkesan dipaksakan tanpa perencanaan matang, sementara di sisi lain, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah justru mengorbankan sektor pendidikan.

“Anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas justru dipangkas. Padahal, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang sedang menempuh pendidikan,” lanjutnya.

Selain kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan daerah, seperti eksploitasi tambang yang merusak lingkungan dan kasus sengketa tanah di proyek Bendungan Bulango Ulu yang hingga kini belum terselesaikan.

Demo yang awalnya berlangsung damai nyaris ricuh ketika sebuah bus tiba-tiba menerobos masuk ke barisan massa aksi. Beruntung, situasi segera dikendalikan, dan aksi tetap berjalan dengan tertib.

Mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai pemerintah benar-benar mendengar suara rakyat. “Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyuarakan ketidakadilan ini?” pungkas Halifah.