GORONTALO – Rapat paripurna perdana Gubernur Gorontalo terpilih, Gusnar Ismail, di ruang sidang utama DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, Senin (10/3), diwarnai dua interupsi tajam dari anggota Deprov yang menyoroti isu strategis daerah.
Interupsi pertama dilontarkan anggota Komisi I Deprov, Yeyen Saptiani Sidiki dari Fraksi Partai Golkar. Yeyen menyoroti persoalan pembebasan lahan pada proyek Waduk Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango yang hingga kini belum rampung. Padahal, dalam pidatonya, Gusnar menargetkan genangan perdana di waduk tersebut akan dilakukan pada Juni–Juli 2025, dengan pengoperasian penuh direncanakan pada Desember 2025. Yeyen menekankan pentingnya kejelasan dalam proses pembebasan lahan agar proyek strategis nasional (PSN) itu tidak terganjal masalah teknis di kemudian hari.
Interupsi kedua datang dari Sekretaris Komisi IV Deprov, Ghalib Lahidjun, yang juga dari Fraksi Partai Golkar. Ghalib menyoroti minimnya kehadiran anggota Deprov dalam rapat paripurna tersebut. Menurutnya, absennya mayoritas anggota Deprov dalam pidato perdana gubernur merupakan hal yang memprihatinkan, mengingat banyak program strategis yang disampaikan Gusnar, yang seharusnya dipahami untuk memastikan sinkronisasi arah kebijakan Pemprov dan Deprov Gorontalo dalam lima tahun ke depan.
Dengan dua interupsi kritis tersebut, jelas bahwa Gusnar Ismail menghadapi tantangan besar di awal masa kepemimpinannya, terutama dalam mengamankan dukungan politik dan memastikan kelancaran proyek-proyek strategis di Gorontalo.
