Bone Bolango – Banjir kembali menghantam Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, memaksa ribuan warga mengungsi dan meninggalkan kerusakan parah di sejumlah wilayah. Peristiwa ini menambah daftar panjang bencana yang terus berulang sejak beberapa tahun terakhir, tanpa ada solusi nyata yang mampu menghentikan siklus musibah ini.
Kepala Desa Biluango, Yakub Djamala, mengungkapkan bahwa banjir pertama terjadi pada tahun 2022, namun yang terburuk terjadi dalam beberapa bulan terakhir di penghujung tahun 2023. Dua dusun, yakni Dusun Kemiri dan Dusun Bahari, menjadi wilayah terdampak paling parah.
“Di Dusun Kemiri, sekitar 47 kepala keluarga terdampak. Ada 30 rumah yang rusak, tiga di antaranya rusak berat hingga hampir rata dengan tanah,” ungkap Yakub. “Sementara di Dusun Bahari, dua rumah semi permanen rusak total, dan belasan lainnya terendam lumpur serta luapan air.”
Yakub menambahkan bahwa berkurangnya jumlah petani di kawasan hutan menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi. “Dulu, kawasan hutan jadi penyangga alami. Tapi sekarang, saat musim hujan tiba, air langsung meluap tanpa hambatan,” jelasnya.
Upaya penanganan sebenarnya sudah dilakukan, termasuk pengerukan dan normalisasi sungai oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi serta dukungan dari BPBD Bone Bolango berupa bahan bakar, operator, dan alat berat excavator. Namun, Yakub mengakui bahwa keterbatasan pendanaan dan respons lambat dari pemerintah pusat menjadi penghalang utama.
“Kami sudah ajukan proposal ke Balai Sungai di Kecamatan Limboto berkali-kali, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Warga butuh solusi, bukan janji,” tegas Yakub.
Banjir ini juga membawa dampak ekonomi yang cukup besar bagi warga. Reti S Muko, salah satu korban banjir di Dusun Kemiri, menceritakan kehilangan barang-barang berharga miliknya akibat banjir yang datang tiba-tiba.
“Lamari, perabotan, sampai barang pribadi saya hanyut semua. Kerugian saya hampir Rp10 juta,” keluh Reti. “Bukan soal uangnya saja, tapi trauma ini berat. Tiap hujan deras, kami jadi waswas.”
Kondisi ini menandakan perlunya penanganan serius dari pemerintah, tidak hanya dalam hal infrastruktur, tetapi juga mitigasi lingkungan. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait bisa segera mengambil langkah nyata sebelum bencana serupa kembali terjadi.
“Banjir ini sudah seperti siklus tahunan. Kalau tidak ada tindakan nyata, warga hanya bisa pasrah setiap musim hujan tiba,” tutup Yakub dengan nada rada kecewa.
