Jakarta – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan strategis ke Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI pada Jumat (21/03/2025). Kunjungan ini bertujuan mengatensi Kementerian Pertanian untuk menekan Kementerian PUPR agar segera mencairkan anggaran perbaikan Bendungan Randangan yang sempat tertahan di tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD Gorontalo, Mikson Yapanto, menegaskan bahwa perbaikan Bendungan Randangan merupakan kebutuhan mendesak menyusul kerusakan parah akibat banjir yang terjadi di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dua pekan lalu, tepatnya pada Minggu (9/03/2025). Jebolnya tanggul bendungan telah memicu banjir di tiga desa di Kecamatan Randangan, menyebabkan kerugian besar bagi warga, terutama petani.
“Bendungan ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya petani. Jangan sampai anggarannya dipangkas atau tertunda lagi karena ini menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Mikson.
Mikson mengungkapkan, saat Rachmat Gobel masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), sebagian anggaran sebesar Rp30 miliar telah terealisasi dari total kebutuhan Rp500 miliar. Namun, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat realisasi penuh proyek ini terhambat pada tahun 2025-2026.
“Kami akan terus mendorong agar anggaran ini segera direalisasikan tahun ini atau setidaknya ditambah. Intinya, proyek ini tidak boleh mangkrak karena menyangkut ketahanan pangan dan kehidupan ribuan warga,” ujar Mikson.
Menurutnya, Bendungan Randangan merupakan infrastruktur vital bagi sektor pertanian di Kabupaten Pohuwato. Jika dibiarkan rusak, produksi pangan terancam menurun dan kesejahteraan petani akan terganggu.
“Kami tidak akan tinggal diam. Anggaran ini harus dikembalikan dan proyek perbaikan harus segera diselesaikan. Ini soal hidup dan mati petani kita,” pungkasnya.
