Meyke Camaru pertanyakan komitmen Pemerintah sulawesi utara terkait Bank Sulutgo

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus anggota Banggar, Meyke Camaru (Fraksi Partai Golkar), mempertanyakan komitmen Pemerintah Sulut terkait Bank Sulutgo ( Foto: Ist)
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus anggota Banggar, Meyke Camaru (Fraksi Partai Golkar), mempertanyakan komitmen Pemerintah Sulut terkait Bank Sulutgo ( Foto: Ist)

Otanaha.id -

Gorontalo – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus anggota Banggar, Meyke Camaru (Fraksi Partai Golkar), mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait Bank Sulutgo (BSG) menyusul keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Kamis (10/4/24)

Meyke Camaru menyampaikan keputusan RUPSLB menimbulkan kegaduhan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota di Gorontalo sehingga berencana mengambil kembali sahamnya.

“Saya minta untuk disampaikan kepada Gubernur Sulut bahwa putusan RUPSLB telah menimbulkan kemarahan dan gejolak beramai-ramai dari pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten dan Kota untuk meninggalkan BSG selaku RKUD” ujar meyke

Meike menduga ketidakhadiran komisaris Bank Sulut dimaksudkan untuk menghalangi pengawasan terhadap Direksi, pelaksanaan tata kelola BSG, dan yang terpenting, pengawasan terhadap hasil audit.

“Jika sebuah Bank dengan slogan torang pe Bank, mulai menutup diri dari kebersamaan dengan Gorontalo, maka buruan deh selamatkan saham yang ada pungkasnya” tutupnya