Penambang Bone Bolango Protes DPRD Gorontalo, Tuntut Solusi Tambang Rakyat

Ratusan penambang rakyat dari wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (14/5). Foto : Abdi
Ratusan penambang rakyat dari wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (14/5). Foto : Abdi

Otanaha.id -

GORONTALO – Ratusan penambang rakyat dari wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (14/5). Mereka menuntut keadilan dan perhatian setara dari lembaga legislatif terkait nasib tambang rakyat di daerah mereka.

Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi, massa menyuarakan kekecewaan atas sikap DPRD yang dianggap tidak berpihak dan mengabaikan persoalan tambang rakyat di Bone Bolango. Para demonstran menilai, perhatian DPRD hanya terfokus pada konflik pertambangan di Kabupaten Pohuwato.

“Kami bukan warga kelas dua. Kami juga rakyat Gorontalo yang mencari nafkah dari tambang. Tapi kenapa hanya Pohuwato yang dibentuk pansus?” teriak Dewa Diko, salah satu orator aksi dari atas mobil komando.

Seruan Dewa Diko yang menyebut DPRD sebagai “Dewan Pengkhianat Rakyat” disambut gemuruh tepuk tangan dan teriakan dukungan dari peserta aksi. Massa menganggap pernyataan itu mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap lembaga legislatif yang dinilai pilih kasih dalam memperjuangkan hak-hak penambang.

Menurut para penambang, aktivitas mereka selama ini belum mendapatkan kejelasan hukum maupun perlindungan dari pemerintah. Padahal, ribuan kepala keluarga menggantungkan hidup pada tambang rakyat di kawasan Suwawa dan sekitarnya.

“Kami tidak ingin konflik, kami hanya ingin kejelasan. Jangan tunggu masalah besar baru DPRD bertindak,” ujar seorang peserta aksi lainnya.

Dalam tuntutannya, massa meminta DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengkaji dan menangani persoalan pertambangan rakyat di Bone Bolango, serupa dengan yang telah dilakukan terhadap tambang di Pohuwato.

Hingga siang hari, massa masih bertahan di depan gedung dewan sambil menunggu respons resmi dari perwakilan DPRD. Aparat kepolisian dikerahkan untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.