Gorontalo Utara, 10 Mei 2025 – Universitas Ichsan Gorontalo Utara (UIGU) menunjukkan komitmennya sebagai agen perubahan dalam mewujudkan birokrasi yang humanis, digital, dan antikorupsi. Hal ini ditegaskan oleh Rektor UIGU, Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.Si., saat membuka Seminar Nasional bertajuk “Reformasi Birokrasi 5.0: Mewujudkan Birokrasi Humanis, Digital, dan Antikorupsi” yang digelar di Smart Class Room Unisan Gorontalo Utara dan disiarkan secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Dr. Fatmah menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan reformasi birokrasi di era Revolusi Industri 5.0.
> “Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi menara gading. Kami harus hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan birokrasi, termasuk dalam membangun pelayanan publik yang bersih, efektif, dan berintegritas,” ujar Dr. Fatmah.
Ia juga menyampaikan bahwa UIGU berkomitmen mendorong digitalisasi pelayanan publik tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika.
“Reformasi birokrasi 5.0 tidak hanya soal digitalisasi, tetapi bagaimana membangun pelayanan yang mengedepankan kepercayaan, etika, dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Salah satu output utama dari seminar ini adalah penyusunan policy brief yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
“Melalui policy brief ini, UIGU ingin menunjukkan kontribusi nyata dunia akademik terhadap kebutuhan praktis pemerintahan daerah,” tegas Dr. Fatmah.
Seminar ini dihadiri oleh 280 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, aparatur sipil negara, pemuda, praktisi, dan pejabat daerah. Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi UIGU untuk menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang berdampak (Diktisaintek Berdampak) serta mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
