Kota Gorontalo — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2024, Senin (19/5), di Aula I Kantor DPRD setempat.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Gorontalo menyampaikan apresiasi atas kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah membedah LKPJ secara komprehensif selama satu bulan penuh. Ia juga menyatakan bahwa berbagai rekomendasi strategis dari DPRD akan menjadi bahan penting dalam penyusunan arah kebijakan ke depan, khususnya di sektor pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
Meski demikian, Irwan Hunawa menegaskan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada penyusunan dokumen semata. Ia menekankan pentingnya implementasi nyata terhadap setiap rekomendasi yang telah dirumuskan.
“LKPJ bukan sekadar laporan, dan rekomendasi DPRD bukan catatan pinggir. Harus ada komitmen penuh dalam pelaksanaannya. Wali Kota telah menyatakan akan menugaskan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” ujar Irwan.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah belum optimalnya pendapatan daerah. Irwan menyatakan bahwa tanpa penguatan basis pendapatan, target-target pembangunan tidak akan dapat dicapai secara maksimal.
“Perencanaan tidak akan berarti tanpa dukungan fiskal yang kuat. Banyak kebutuhan masyarakat yang masih menggantung karena keterbatasan anggaran,” katanya.
DPRD juga menaruh perhatian serius pada sektor pendidikan. Irwan menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan secara substansial, bukan sekadar angka dan capaian administratif.
“Investasi pada pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kita butuh sistem yang membina kualitas SDM secara berkelanjutan dan terukur,” tegasnya.
Di sisi lain, akses layanan kesehatan yang belum merata, terutama bagi masyarakat yang tidak tercakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menjadi poin penting dalam rekomendasi DPRD. Irwan mendorong Pemerintah Kota untuk menyiapkan skema dana talangan agar layanan kesehatan dasar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Selama ini masyarakat sangat bergantung pada BPJS. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak terdaftar? Negara tidak boleh abai. Kami sarankan agar Pemkot menyiapkan anggaran khusus untuk menjamin akses layanan bagi semua,” tandas Irwan.
Rapat paripurna ini mencerminkan peran DPRD tidak hanya sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai mitra kritis dan pengawas kebijakan eksekutif. Irwan berharap hasil evaluasi ini benar-benar direspons dalam bentuk aksi nyata, bukan sekadar retorika tahunan.
