DPRD Gorontalo Bahas Pertanggungjawaban APBD, Pemkab Kembali Raih WTP

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Tentang Ranperda dan APBD 2024, Senin (16/6/2025) Foto : Minarti
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Tentang Ranperda dan APBD 2024, Senin (16/6/2025) Foto : Minarti

Otanaha.id -

‎LIMBOTO, 16 Juni 2025 — Wakil Bupati Gorontalo, Tony Yunus, mewakili Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo yang mengagendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (16/6/2025).

‎Paripurna tingkat I ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, dan dihadiri lengkap oleh unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

‎Dalam pidatonya, Zulfikar Usira menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Bupati serta capaian positif pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran sebagai bagian dari komitmen pemerintahan yang bersih dan profesional.

‎“Kita patut memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Gorontalo dari BPK. Ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi cerminan tata kelola anggaran yang kredibel dan bertanggung jawab,” ujar Zulfikar.

‎Ranperda pertanggungjawaban APBD 2024 yang disampaikan dalam forum resmi legislatif ini akan menjadi landasan evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mengoptimalkan belanja publik dan capaian pembangunan.

‎Wakil Bupati Tony Yunus dalam kesempatan itu menegaskan komitmen Pemkab Gorontalo untuk terus mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai bagian dari pembenahan berkelanjutan.

‎“Capaian opini WTP ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan DPRD. Ini menjadi motivasi agar kita semakin memperkuat sinergi dalam membangun daerah,” tegas Tony Yunus.

‎Rapat paripurna ini menjadi titik awal pembahasan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban APBD, yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui pandangan fraksi-fraksi serta pembahasan di tingkat komisi.