Kabupaten Gorontalo — DPRD Provinsi Gorontalo terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat. Melalui kunjungan kerja reses di Daerah Pemilihan Gorontalo (Dapil) III dan IV pada Senin, 23 Juni 2025, para anggota DPRD melakukan pertemuan langsung dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Kantor Bupati.
Ketua Tim Reses Dapil III, Paris Jusuf, menegaskan bahwa di tengah kondisi fiskal nasional yang masih ketat, DPRD tetap berkomitmen menyerap aspirasi warga dan mendorong program prioritas agar mendapat ruang dalam pembangunan provinsi.
“Reses kali ini mencakup lima titik dan melibatkan sekitar 500 warga. Kami pastikan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti,” ujar Paris.
Sementara itu, Ketua Tim Reses Dapil IV, Sun Biki, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai penggerak utama pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“Infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih harus menjadi prioritas untuk pemerataan pembangunan,” tegas Sun.
Pemerintah Daerah melalui Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo, Cokro Katili, memaparkan sejumlah usulan strategis kepada DPRD Provinsi, antara lain:
Peningkatan Infrastruktur Jalan: Penanganan 7 ruas jalan provinsi, serta akses vital Raja Panipi–Iluta dan Lakea–Mohiyolo.
Penguatan Irigasi: 12 titik irigasi penopang ketahanan pangan.
Pengelolaan Sampah: Pengadaan TPS 3R dan penyesuaian kontribusi iuran provinsi.
Dukungan UMKM dan Industri: Pengembangan kawasan industri, sertifikasi halal, serta perlindungan konsumen.
Peternakan dan Perikanan: RPH dan SPBN di Pilohayanga dan Baturapa.
Transportasi dan Tata Kota: Rencana pembangunan jembatan layang Telaga–Andalas.
Layanan Dasar: Pemenuhan akses listrik 100%, air bersih, dan layanan kesehatan.
Bupati Gorontalo, Sopyan Puhi, didampingi Wakil Bupati Tony Junus, mengumumkan capaian terbaru berupa alokasi dana Rp12 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembangunan jembatan dan pengamanan tebing (ular batu).
“Dana ini diperoleh setelah komunikasi intensif dengan BNPB, Gubernur, dan kementerian terkait. BNPB telah memberi tenggat hingga 17 Juni untuk melengkapi seluruh berkas teknis pencairan,” jelas Sopyan.
Ia juga menginformasikan bahwa proyek Jembatan Bakti kini tengah difasilitasi melalui Kementerian PUPR setelah dilakukan validasi teknis bersama Ditjen Anggaran Kemenkeu.
Selaku Ketua Tim IV, Sun Biki menyambut baik dukungan tersebut dan menekankan perlunya pengawalan serius terhadap seluruh program strategis agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Sinergi antara DPRD, Pemda, dan pemerintah pusat harus diperkuat,” pungkasnya.
Reses ini menjadi bagian dari konsolidasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah sekaligus persiapan menghadapi agenda nasional seperti PENAS Tani 2026 dan Peran Saka Nasional Pramuka 2025.
