Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Gorontalo A, H. Fadli Hasan, ST, M.M.Si, menggelar kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun 2024–2025 di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, pada Senin (23/6/2025).
Dalam agenda ini, Fadli menyampaikan berbagai program bantuan pemerintah provinsi sekaligus menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah perubahan skema Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Fadli menilai bahwa pembaruan variabel dalam sistem data ini bisa berdampak negatif pada masyarakat, terutama warga kurang mampu yang rentan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan hanya karena memiliki listrik di atas 2.000 watt atau telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami akan mengawal persoalan ini hingga ke pemerintah pusat, karena sistem baru ini berpotensi tidak adil bagi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan,” ujar Fadli.
Ia juga mengkritisi sistem penghapusan bantuan sosial yang tidak mempertimbangkan kondisi keluarga secara keseluruhan. Menurutnya, satu anggota keluarga yang bekerja formal bisa menyebabkan seluruh keluarga terhapus dari daftar bantuan, meskipun masih ada anggota keluarga lain yang tergolong rentan dan belum mandiri.
Terkait program pemberdayaan ekonomi, Fadli mengungkapkan bahwa tahun ini ia mengusulkan 500 penerima bantuan UMKM dalam bentuk bahan usaha. Seluruh calon penerima telah disurvei, meskipun ada beberapa perubahan karena kendala teknis. Ia juga menekankan pentingnya legalitas usaha, mendorong pelaku UMKM yang selama ini hanya memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) untuk segera mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha).
“Walaupun usaha dijalankan secara perorangan, sekarang tetap bisa mendapatkan NIB. Ini penting untuk mempermudah akses bantuan dan pendampingan usaha,” jelasnya.
Fadli juga menambahkan bahwa akan ada gelombang kedua penyaluran bantuan UMKM setelah pembahasan APBD Perubahan tahun ini, dan mengajak warga untuk menyiapkan data yang valid dan akurat.
Pada tahun 2026, Fadli menyebutkan akan tersedia program bantuan pendidikan, baik untuk masyarakat umum maupun ASN, termasuk beasiswa untuk jenjang Deploma (D3) hingga Strata Satu (S1). Ia menegaskan bahwa pengajuan beasiswa dan bantuan lainnya harus melalui perangkat desa, bukan dikirim langsung ke rumah pribadinya.
“Bagi perangkat desa dan masyarakat umum, beasiswa reguler tetap tersedia. Silakan ajukan lewat perangkat desa seperti Bu Marta,” tegasnya.
Sebagai wilayah penyangga dan lintasan air, Telaga menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur jalan dan saluran air. Fadli menyebutkan bahwa aspirasi terkait kebutuhan pembangunan ini telah ia sampaikan langsung kepada Bupati Gorontalo, dan berharap adanya kolaborasi yang lebih kuat antara DPRD dan eksekutif daerah.
Ia juga mendorong agar wilayah Telaga diusulkan menjadi bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang saat ini masih didominasi wilayah barat Gorontalo. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan intervensi program pemerintah provinsi untuk wilayah Telaga dan sekitarnya.
Dalam dialog terbuka bersama warga, Fadli turut menjelaskan kondisi fiskal nasional yang berdampak pada pemangkasan anggaran daerah. Ia menyebut APBD Provinsi Gorontalo tahun ini mengalami pemotongan sekitar Rp200 miliar, namun program-program prioritas akan tetap dilanjutkan.
Ia juga mengedukasi warga soal pentingnya kontribusi pajak, seperti pajak rokok dan restoran, yang menjadi salah satu sumber pembiayaan layanan publik, termasuk kesehatan melalui BPJS.
“Dari pajak rokok, kita hanya dapat persentase kecil, tapi biaya kesehatan masyarakat yang ditanggung jauh lebih besar. Maka penting bagi kita semua mendukung program kesehatan dan ketenagakerjaan,” terangnya.
Fadli mengakhiri kegiatan reses dengan sesi tanya jawab terbuka bersama warga. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bukan sekadar menjalankan program, tetapi benar-benar melayani dan memahami kebutuhan rakyat secara langsung.
“Aspirasi yang kita himpun hari ini akan kita perjuangkan untuk masuk dalam RKPD 2026 dan selaras dengan RPJMD provinsi. Harapannya, ini semua akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
( Hadi)
