Kabupaten Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil III Kabupaten Gorontalo A, Fadli Hasan, memanfaatkan momentum reses masa persidangan ketiga tahun 2024–2025 dengan menyambangi warga Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, pada Selasa (24/6). Fokus utama kegiatan reses kali ini adalah memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM dan mendengar langsung kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur dan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Fadli mengungkapkan bahwa dirinya telah mengusulkan sebanyak 500 pelaku UMKM sebagai penerima bantuan bahan usaha tahun ini. Proses verifikasi dan survei sudah dilaksanakan, meski beberapa data harus disesuaikan karena kendala teknis di lapangan.
“Usaha skala kecil tetap bisa mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak harus berbadan hukum. Ini penting agar pelaku usaha lebih mudah mengakses bantuan maupun program pembinaan,” ujar Fadli.
Ia mendorong pelaku UMKM yang selama ini hanya bermodal SKU (Surat Keterangan Usaha) untuk segera mengurus NIB sebagai bentuk legalitas formal. Tak hanya itu, ia juga menginformasikan bahwa masih tersedia kuota lima penerima bantuan khusus untuk warga Tenilo yang bersedia melengkapi persyaratan.
Sementara itu, sebanyak 40 pelaku UMKM dari tiga kelurahan – Tenilo (20), Huidu (10), dan Pone (10) – akan dimasukkan dalam usulan tambahan pada tahap berikutnya. Fadli memastikan bahwa gelombang kedua bantuan UMKM akan dibuka setelah pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025.
“Siapkan data dan kelengkapan sejak sekarang. Kami ingin program ini menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan dan siap berkembang,” tegasnya.
Selain membahas UMKM, beberapa warga juga menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur lingkungan dan akses layanan dasar. Fadli menampung semua masukan dan berkomitmen untuk mengawal tindak lanjutnya bersama pemerintah daerah.
Kegiatan reses ditutup dengan sesi diskusi terbuka. Dalam penutupannya, Fadli menyatakan bahwa kunjungan reses bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan wujud komitmen untuk menghadirkan solusi nyata.
“Reses bukan hanya soal mendengar, tapi memastikan pemerintah hadir menyelesaikan masalah masyarakat secara langsung,” tutupnya. ( Hadi)
