Gorontalo – Sekretaris DPRD Kota Gorontalo, N.R. Monoarfa, tengah menyelesaikan proyek perubahan bertajuk “Juladis A Trip” dalam rangkaian Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Tahun 2025 di Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Juladis A Trip merupakan akronim dari Perjalanan Dinas Efisien, Transparan, Responsif, Ideal, dan Produktif. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan ketertiban, akuntabilitas, dan efektivitas perjalanan dinas DPRD Kota Gorontalo.
“Ini adalah inovasi untuk memperbaiki sistem perjalanan dinas DPRD agar lebih tertib, akuntabel, dan berdaya guna,” jelas Monoarfa.
Terdapat tiga gagasan utama dalam proyek perubahan ini, yaitu: perubahan regulasi, penyusunan SOP khusus, dan reaktivasi sistem digital perjalanan dinas.
Inovasi pertama adalah perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang mekanisme persetujuan perjalanan dinas anggota DPRD. Jika sebelumnya kewenangan berada di tangan pimpinan DPRD, kini dialihkan kepada Wali Kota Gorontalo.
“Perwali ini ditetapkan pada 19 Mei 2025 dan sudah diterapkan. Ini belum ada di daerah lain, bahkan di tingkat provinsi atau Pulau Jawa. Hanya Kota Gorontalo yang menerapkannya,” ujar Monoarfa.
Meski terkesan menyentuh ranah politik, ia memastikan perubahan ini tidak menimbulkan friksi antara legislatif dan eksekutif.
“Kuncinya adalah sinergi. Kepala daerah dan DPRD di Kota Gorontalo berjalan seiring, satu pemikiran,” tegasnya.
Gagasan kedua adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus perjalanan dinas DPRD Kota Gorontalo, yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD.
> “Di tempat lain, SOP perjalanan dinas DPRD masih mengacu pada SOP pemerintah daerah. Kita susun sendiri untuk memperkuat pengawasan, efisiensi, dan akuntabilitas. Ini juga sesuai arahan Presiden soal efisiensi anggaran,” terang Monoarfa.
Salah satu dampak langsung dari penerapan SOP ini adalah menurunnya frekuensi perjalanan dinas yang tidak mendesak.
“Kini DPRD lebih fokus bekerja untuk rakyat lewat rapat dan kegiatan produktif,” tambahnya.
Inovasi ketiga adalah reaktivasi aplikasi Simperson (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Online), yang sebenarnya sudah dibuat sejak 2018 namun belum digunakan secara optimal.
“Aplikasi ini sangat membantu. Semua proses, dari telaahan staf hingga surat tugas, terekam otomatis. Kalau ada dokumen tercecer, tinggal buka aplikasi,” jelasnya.
Selain memudahkan pengelolaan administrasi, Simperson juga mempercepat proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Semua data bisa ditelusuri secara digital. Ini bentuk transparansi yang nyata,” ujarnya.
Gagasan Juladis A Trip telah dipresentasikan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Monoarfa diundang langsung oleh Ketua Umum Asdeksi untuk memaparkan inovasi tersebut.
“Alhamdulillah responnya sangat positif. Beberapa daerah sudah menyampaikan niat studi tiru ke Kota Gorontalo,” ungkapnya.
Namun ia menegaskan, penjelasan mendalam terkait kebijakan tetap berada di tangan Wali Kota Gorontalo dan Ketua DPRD.
“Saya hanya merancang sistemnya. Keputusan politik ada di pimpinan,” jelasnya.
Saat ini, Monoarfa tengah menyempurnakan sistem aplikasi untuk menghadapi ujian akhir pada 29 Juli 2025, di mana seluruh inovasi akan diverifikasi oleh penguji dari LAN.
“Doakan semoga berjalan lancar. Tujuan saya hanya satu: membawa perubahan positif untuk lembaga dan pelayanan publik,” pungkasnya. ( Bella)
