LIMBOTO — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Ramdan D. Liputo, menggelar reses ke-3 di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Selasa malam (1/7/2025), dengan pendekatan yang berbeda. Kali ini, ia memilih langsung menyerap masukan dari unsur pemerintahan tingkat kelurahan seperti aparat, kepala lingkungan, kader PKK, Karang Taruna, hingga pengurus koperasi.
“Saya ingin dengar langsung dari para pelayan masyarakat. Mereka lebih tahu detail persoalan di lapangan. Ini bentuk reses yang lebih fokus dan strategis,” ujar Ramdan membuka dialog.
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut, sejumlah isu penting mencuat. Salah satu yang paling disorot adalah kondisi tanggul Sungai Yonga yang rawan jebol. Ramdan mengapresiasi langkah kelurahan yang telah mengusulkan penanganan ke berbagai pihak, termasuk Kementerian PUPR.
“Tinggal menunggu realisasi dari pusat. Saya akan kawal lewat jalur provinsi agar penguatan tanggul, sedimentasi, dan bronjong bisa segera ditangani,” ujarnya.
Masalah lain yang juga mengemuka adalah rendahnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meski ranahnya berada di pemerintah kabupaten, Ramdan menyebut pentingnya solusi regulasi yang adil agar masyarakat tidak terus terbebani.
Selain infrastruktur, Ramdan menyoroti potensi ekonomi lokal, khususnya di sekitar terminal Kayubulan. Menurutnya, mayoritas warga bekerja sebagai pengemudi bentor dan mekanik bengkel, yang selama ini belum banyak tersentuh program pemberdayaan.
“Saya dorong pembentukan kelompok usaha perbengkelan. Ada peluang bantuan alat hingga Rp35 juta lewat pokok pikiran DPRD. Termasuk program jaminan kerja bagi profesi berisiko seperti pengemudi bentor,” ungkapnya.
Tak hanya itu, isu terbatasnya lahan pemakaman juga dibahas. Ramdan mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menghibahkan lahan khusus untuk pemakaman umum di wilayah Universal, dan mengajak majelis taklim menyusun proposal agar mendapat dukungan hibah dari provinsi.
Menutup kegiatan, Ramdan menegaskan komitmennya untuk hadir secara nyata di wilayah tempat tinggalnya sendiri.
“Saya tinggal di Limboto, orang sini. Maka sudah seharusnya saya prioritaskan pelayanan di daerah saya sendiri. Komitmen itu tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Dialog malam itu berlangsung hangat dan produktif. Para aparat kelurahan berharap, pola komunikasi langsung seperti ini bisa rutin dilakukan agar kebijakan di tingkat atas benar-benar selaras dengan kebutuhan di lapangan. ( Hadi)
