Gorontalo – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Induk Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD pada Jumat (1/7/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Meyke Camaru.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa, Sekretaris Komisi II Erwinsyah Ismail, serta anggota Komisi II lainnya, yaitu Limonu Hippy, Fadli Hasan, Hamzah Idrus, dan Usman Tahir.
Dalam keterangannya, Meyke Camaru menegaskan bahwa seluruh program yang diajukan DKP harus merujuk pada visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo.
“Program yang disampaikan DKP sudah sesuai dengan perencanaan dan tahapan dalam RPJMD. Ini poin penting pertama yang kami lihat,” ujar Meyke.
Komisi II juga menyoroti kesesuaian antara skala prioritas program dengan besaran anggaran yang dialokasikan. Menurut Meyke, program unggulan seharusnya mendapat dukungan anggaran yang memadai agar tidak sekadar menjadi wacana.
“Jangan sampai program unggulan justru mendapat anggaran kecil. Komisi II berkomitmen mengawal agar setiap program benar-benar terukur dan menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus dalam pembahasan tersebut adalah pengembangan budidaya rumput laut di wilayah Gorontalo Utara. Meyke menyebut program ini sebagai langkah strategis yang sangat prospektif untuk peningkatan kesejahteraan nelayan lokal.
“Rumput laut bisa jadi primadona sektor kelautan. Maka kami mendorong adanya alokasi anggaran lebih besar yang berpihak langsung kepada masyarakat, bukan hanya belanja pegawai,” tambahnya.
Mengakhiri keterangannya, Meyke menekankan pentingnya inovasi dalam pelaksanaan program. Ia memastikan bahwa Komisi II DPRD akan memberikan dukungan penuh selama program-program tersebut dilaksanakan dengan tepat sasaran.
“Ada inovasi yang cukup progresif. Bila semua ini bisa dijalankan tepat sasaran, kami Komisi II siap memberikan dukungan penuh,” tutup Meyke. ( Hadi)
