GORONTALO – Penguatan kelembagaan pengawas pemilu dinilai menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja yang digelar di Aston Hotel Kota Gorontalo, pada hari kedua, jum’at 29/8/ 2025
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sopian Rahmola, M.Si, dan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, S.Pd., S.H., M.A.P, sebagai narasumber utama.
Dalam pemaparannya, Sopian menegaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia masih membutuhkan pengawasan ketat. Menurutnya, meski sejak Pemilu 1999 hingga 2024 telah terjadi banyak perbaikan regulasi, infrastruktur, hingga meningkatnya partisipasi publik, kedewasaan politik masyarakat masih perlu ditingkatkan.
“Regulasi pemilu semakin jelas, infrastruktur terus diperbarui, dan ruang kosong dalam penyelenggaraan sudah mulai terisi. Namun, kedewasaan politik masyarakat masih menjadi tantangan. Karena itu, pengawasan harus tetap diperketat agar pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi,” jelas Sopian.
Ia menambahkan, partisipasi masyarakat di berbagai lapisan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pemilu. “Pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada KPU atau Bawaslu. Akademisi, tokoh agama, tokoh adat, hingga pemilih pemula harus terlibat aktif. Semakin tinggi keterlibatan publik, semakin sulit kecurangan dilakukan,” tegasnya.
Sementara itu, Idris Usuli menyoroti pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Ia menilai kerja sama dengan kampus terbukti meningkatkan kesadaran politik mahasiswa sekaligus memperluas jangkauan pengawasan.
“Mahasiswa yang terjun langsung ke masyarakat tidak hanya membawa informasi, tetapi juga ikut mengawasi jalannya demokrasi. Kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat,” ungkap Idris.
Idris juga menekankan, kualitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengawas, melainkan juga oleh kapasitas, integritas, dan keberanian masyarakat melaporkan pelanggaran. “Kuantitas itu penting, tetapi kualitas jauh lebih menentukan. Semakin banyak masyarakat sadar dan berani melapor, semakin baik kualitas pemilu kita,” tambahnya.
Kegiatan ini sekaligus menjadi forum evaluasi pemilu sebelumnya dan ajang merumuskan strategi pengawasan menghadapi Pilkada serentak 2025. Para peserta yang terdiri dari mitra kerja Bawaslu, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat, didorong untuk aktif memberi masukan demi memperbaiki sistem pengawasan.
Baik KPU maupun Bawaslu Provinsi Gorontalo sepakat, demokrasi Indonesia masih berada dalam tahap pendewasaan. Karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi politik masyarakat, serta sinergi multipihak menjadi langkah strategis untuk memastikan pemilu dan pilkada berjalan jujur, adil, dan bermartabat. (Hadi)
