Gorontalo – Upaya merumuskan rekomendasi program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Provinsi Gorontalo menjadi topik utama Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Tim Peneliti Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo, Kamis (18/9/2025) di Ruang Akreditasi UBM.
Kegiatan ini menghadirkan Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo (YBMG), Rektor UBM Gorontalo, Direktur Pascasarjana, Tim Peneliti, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Muh. Amir Arham, M.E., Kepala BPS Provinsi Gorontalo, sejumlah kepala OPD, camat, kepala desa, serta pendamping desa.
Tim Peneliti terdiri dari Dr. Ikram Muhammad, M.Si., Dr. Azis Rachman, MM., dan Nur Alinuddin Kaharu, M.Pd., dengan judul penelitian “Pengembangan Model Konseptual Smart Poverty Reduction sebagai Decision Support System Berbasis AI dalam Penanggulangan Kemiskinan Terpadu”. Penelitian ini dibiayai oleh DRTPM Kemendikbudristek RI Tahun 2025.
Rektor UBM Gorontalo, Dr. Titin Dunggio, M.Si., M.Kes., menyebut FGD ini sebagai bagian penting dari proses penelitian. Keterlibatan pemerintah daerah, perangkat desa, dan pelaksana lapangan menjadi bentuk kolaborasi nyata untuk menghasilkan luaran penelitian yang aplikatif. “Hal ini mencerminkan semangat gotong royong berbasis riset, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan sebagai isu strategis pemerintah daerah,” ujar Rektor Titin.
Dalam presentasinya, Dr. Ikram Muhammad menyoroti kelemahan sistem data kemiskinan yang masih bersifat top-down. Menurutnya, pendekatan tersebut kerap menimbulkan ketidaktepatan sasaran, lambatnya pembaruan data, serta minimnya kemandirian pemerintah daerah. “Penelitian ini diharapkan menjadi solusi inovatif berbasis AI untuk penanggulangan kemiskinan, terutama di Gorontalo yang masih masuk 10 besar daerah termiskin di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Prof. Dr. Amir Arham, M.Si., memaparkan kondisi terkini kemiskinan di enam kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya platform digital Gorontalo Satu Data (GSD) sebagai instrumen pengelolaan data terpadu guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
FGD kemudian dilanjutkan dengan sesi umpan balik dari peserta yang diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian. Masukan dari BPS, OPD, camat, kepala desa, dan pendamping desa diyakini menjadi kunci agar rekomendasi yang dihasilkan relevan, konkret, dan mendukung tata kelola penanggulangan kemiskinan di Gorontalo secara lebih efektif.
