GORONTALO – Keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo memberhentikan Wahyudin Moridu dari kursi legislatif menuai dukungan dari kalangan aktivis. Langkah itu dinilai sebagai bentuk ketegasan lembaga dalam menjaga integritas parlemen.
Frengkymax Kadir, aktivis Gorontalo sekaligus mantan Ketua LSM Jaman, menilai pernyataan Wahyudin dalam video viral beberapa waktu lalu memang tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik.
“Saya mengapresiasi BK DPRD Provinsi Gorontalo karena sudah menunjukkan kinerja mereka,” ujar Frengky, Rabu (24/9/2025).
Meski demikian, Frengky mengingatkan agar BK tidak tebang pilih dalam menangani pelanggaran etik. Menurutnya, setiap laporan masyarakat terhadap anggota dewan harus ditangani secara transparan.
“Sejauh ini, saya melihat BK di bawah kepemimpinan Fikram lebih banyak menindaklanjuti masalah dibanding periode sebelumnya. Olehnya, BK harus menjaga marwah dan kepercayaan publik. Termasuk, kasus anggota DPRD MY dari PKS harus diselesaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, publik menunggu ketegasan BK dalam kasus MY. Bahkan, kata Frengky, para korban siap mendukung aksi demonstrasi di DPRD pekan depan untuk mendesak penyelesaian kasus tersebut.
“Publik menunggu keputusan BK. Para korban juga sudah menyatakan siap mendukung aksi demonstrasi agar kasus MY segera dituntaskan,” sambungnya.
Frengky berharap BK DPRD tetap konsisten menegakkan aturan tanpa diskriminasi, demi menjaga wibawa lembaga legislatif di mata masyarakat. (*)
