Bone Bolango – Nama anak Bupati Bone Bolango, Zamroni Mile, menjadi sorotan setelah sebuah media bahwa Anak Bupati Bone Bolango Diduga Menerima Suap Proyek Sebesar Rp500 Juta.
Dalam pemberitaan itu, Zamroni disebut menerima cek Rp500 juta sebagai “fee” untuk memuluskan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) senilai Rp5 miliar yang bersumber dari dana insentif fiskal.
Seorang sumber yang dikutip media tersebut mengungkapkan, Zamroni bahkan sampai menghubungi ayahnya untuk meyakinkan seorang kontraktor bahwa proyek tersebut bakal dimenangkan. “Dalam memuluskan proyek, anak bupati diduga menerima fee berupa cek Rp500 juta,” ujar sumber itu yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Namun, Zamroni Mile dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menyebut pemberitaan itu fitnah yang tidak memiliki dasar.
“Demi Allah saya tidak menerima uang seperti yang dituduhkan, bahkan saya pun tidak mengenal sosok yang diduga memberi cek senilai Rp500 juta, Jika ingin lebih jelas bisa ditanyakan ke Ibu Kartun ” tegas Zamroni kepada awak media ini.
Menurut Zamroni, tuduhan itu tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga mencoreng nama baik keluarganya. Ia meminta masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang belum jelas kebenarannya. “Saya sama sekali tidak terlibat dalam proyek itu. Isu ini jelas merusak nama baik saya dan keluarga,” tambahnya.
Klarifikasi juga datang dari Kartin, pihak yang disebut sebagai pemberi cek. Saat dihubungi, ia menolak keras tuduhan tersebut. “Nggak benar sama sekali, saya tidak mengenal semua itu. Saya ini di Kota Palu, bukan di Gorontalo. Nama yang disebutkan saja saya baru dengar dan tidak kenal sama sekali,” ungkap Kartin.
Dengan adanya bantahan dari kedua belah pihak, klaim yang beredar melalui pemberitaan media tersebut semakin dipertanyakan dasar dan validitasnya. Tidak adanya bukti kuat yang ditampilkan membuat isu ini rawan menimbulkan opini publik yang menyesatkan.
Baik Zamroni maupun Kartin menyatakan siap memberikan keterangan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum jika diperlukan. Mereka berharap isu ini tidak terus berkembang tanpa kejelasan, serta mengingatkan media agar lebih berhati-hati dalam mengolah informasi sebelum dipublikasikan. (Fahri)
