KOTA GORONTALO – Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Provinsi Gorontalo menegaskan tidak terlibat dalam insiden di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pada Senin (29/9/2025).
Ketua GRIB Jaya Gorontalo, Andi Ilham, memastikan organisasi tidak pernah menginstruksikan pengurus maupun anggota untuk ikut dalam polemik pembangunan kampung nelayan.
“Yang hadir di lokasi murni secara pribadi, bukan membawa nama GRIB. Saya sudah konfirmasi langsung, dan yang bersangkutan sudah meminta maaf,” ujar Andi Ilham melalui pesan WhatsApp.
Hal senada disampaikan Sekretaris Umum GRIB Jaya Gorontalo, Mohamad Vini Sidiki. Ia mengaku pihaknya baru mengetahui insiden itu setelah mendapat laporan pada pagi hari. Vini bersama aparat kemudian turun langsung untuk meredam situasi.
“Kehadiran kami hanya untuk menjaga ketertiban, bukan melawan pemerintah. Tidak ada instruksi resmi dari GRIB. Kalau ada yang bilang GRIB menolak program pemerintah kota, itu hoaks,” tegas Vini.
Dalam musyawarah usai kejadian, disepakati bahwa ahli waris akan menempuh jalur hukum terkait sengketa lahan. GRIB Jaya menghormati keputusan tersebut. “Itu ranah hukum, bukan ranah organisasi,” jelasnya.
Terkait penggunaan atribut organisasi, Vini menegaskan pihaknya sudah memberi teguran. “Bang Roni hadir sebagai kuasa hukum keluarga, bukan mewakili GRIB. Mulai sekarang atribut hanya boleh dipakai pada kegiatan resmi,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, GRIB Jaya juga akan menyampaikan surat permohonan maaf kepada Wali Kota Gorontalo. “Kami ingin meluruskan agar tidak ada salah paham,” tambah Vini.
GRIB Jaya menegaskan tetap mendukung program pemerintah pusat, termasuk pembangunan kampung nelayan di Kota Gorontalo. “Ini program nasional yang patut kita syukuri dan dukung bersama, apalagi Gorontalo mendapat proyek strategis tersebut,” pungkas Vini.
Terkait pemberitaan media, GRIB Jaya meminta agar setiap informasi yang menyangkut organisasi dapat dikonfirmasi langsung kepada pimpinan. “Kami terbuka untuk klarifikasi. Jangan sampai ada berita simpang siur yang bisa merugikan nama baik organisasi,” tegasnya.
