LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menggelar rapat sinkronisasi dan harmonisasi terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi bagi sektor pertanian. Rapat ini digelar di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Senin (30/9), sebagai respon atas banyaknya keluhan petani mengenai praktik jual beli rekomendasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Darwan Usman, yang memimpin rapat tersebut menegaskan perlunya langkah serius untuk mengamankan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, subsidi dari pemerintah harus tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh petani yang berhak.
Rapat itu dihadiri perwakilan Bagian Perekonomian, Sekretaris Dinas Pertanian, Hiswana Migas Provinsi Gorontalo, serta pimpinan SPBU dari Parungi, Tibawa, Limboto, dan Telaga Biru. Kehadiran berbagai pihak ini dinilai penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengawasan distribusi BBM.
“Kita ingin memastikan BBM bersubsidi digunakan untuk kebutuhan operasional alat dan mesin pertanian. Distribusi harus transparan dan diawasi dengan ketat agar tidak disalahgunakan,” tegas Darwan.
Selain itu, rapat juga membahas evaluasi terhadap aplikasi XSTAR yang digunakan sebagai sistem digital pengendali distribusi BBM di lapangan. Darwan menilai aplikasi tersebut masih perlu penyempurnaan agar lebih optimal dalam memantau alokasi dan penggunaan subsidi.
Sejumlah kendala turut diungkap dalam diskusi, mulai dari keterbatasan kuota, proses distribusi yang belum merata, hingga lemahnya pengawasan di tingkat lapangan. Kondisi ini menyebabkan petani kerap kesulitan memperoleh solar bersubsidi sesuai kebutuhan mereka.
Darwan menambahkan, Pemkab Gorontalo akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi dan pengelola SPBU, guna mencari solusi terbaik. “Kami tidak ingin ada lagi penyimpangan. BBM bersubsidi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” tandasnya. (Hadi)
