Jakarta, — Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI guna membahas penyelesaian berbagai persoalan di sektor pertambangan yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi anggota Pansus untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat penambang tradisional yang terdampak oleh aktivitas perusahaan pemegang izin konsesi di wilayah Gorontalo.
Ketua Pansus Pertambangan DPRD Gorontalo, Meyke Kamaru, menegaskan bahwa regulasi yang dibuat pemerintah pusat tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga harus memberi ruang keadilan bagi penambang rakyat.
“Kalau Kementerian hanya berhenti pada penyajian regulasi, maka tidak akan ada aturan yang benar-benar berpihak pada masyarakat penambang di wilayah konsesi. Mereka juga berhak atas keadilan ekonomi,” tegas Meyke.
Ia juga menyoroti tanggung jawab perusahaan tambang yang telah mendapatkan kontrak karya dan menguasai wilayah kerja, sementara masyarakat lokal yang sebelumnya menggantungkan hidup dari tambang rakyat justru tersingkir.
“Kami ingin tahu sejauh mana tanggung jawab badan usaha setelah menggusur area tambang rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Meyke mengajak Kementerian ESDM untuk bersama-sama merumuskan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan korporasi, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan ekonomi lokal.
“Kami berharap bisa duduk bersama mencari solusi terbaik. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga tentang nasib rakyat dan keberlanjutan ekonomi mereka,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, pihak Kementerian ESDM menyambut baik aspirasi dari Pansus Pertambangan DPRD Gorontalo dan berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan dengan langkah konkret sesuai kewenangan yang ada.
Di akhir pertemuan, Kementerian ESDM menegaskan akan mendorong penyelesaian persoalan pertambangan di Gorontalo melalui koordinasi lintas sektor agar kebijakan yang diterapkan tetap berpihak pada masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan industri
