Limboto – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo III, H. Fadli Hasan, ST., M.Si., melaksanakan kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2025–2026 Bertempat dirumah kediaman pribadinya, Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan reses tersebut dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, Lurah Hutuo yang diwakili Kepala Lingkungan V, serta masyarakat dari berbagai kalangan di kelurahan Hutuo.
Dalam sambutannya, Fadli Hasan menegaskan bahwa pengembangan UMKM tetap menjadi prioritas utama dalam perjuangannya di DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menilai, sektor usaha mikro menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat bawah yang perlu terus diberdayakan.
“Program UMKM di Kelurahan Hutuo dan beberapa wilayah di Kecamatan Limboto akan terus kami dorong. Banyak pelaku usaha kecil, seperti pembuat kue dan pengrajin, yang membutuhkan bantuan peralatan agar usahanya bisa naik kelas,” ujar Fadli Hasan.
Selain UMKM, Fadli juga menyoroti aspirasi masyarakat di bidang keagamaan dan sosial, terutama terkait hibah untuk masjid dan majelis taklim. Ia menjelaskan, tahun ini hibah dalam bentuk uang tunai belum dapat direalisasikan karena adanya instruksi presiden yang melarang penyaluran hibah uang secara langsung.
“Tahun ini hibah uang untuk majelis taklim dan masjid tidak bisa diberikan karena aturan baru. Namun kami sudah berkoordinasi dengan Biro Kesra agar dapat dialihkan tahun depan. Prinsipnya, aspirasi masyarakat tetap kami perjuangkan,” jelasnya.
Fadli juga menyinggung rencana program bantuan sapi bagi warga, di mana setiap penerima akan mendapatkan dua ekor sapi dengan syarat melengkapi data melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Selain itu, ia turut membahas persoalan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang masih menjadi kendala di lapangan. Ia meminta warga yang belum terdaftar agar segera melapor, karena pemerintah provinsi memiliki kuota bantuan bagi masyarakat yang belum ter-backup.
“Ada banyak kasus warga yang belum terdaftar BPJS, padahal mereka berhak. Kami akan bantu fasilitasi lewat program yang ada di provinsi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Fadli juga menyinggung rencana pembuatan nomor WhatsApp khusus yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait program pokok pikiran (pokir) DPRD khusus untuknya.
“Kami akan buat satu nomor khusus untuk menampung aspirasi pokir dan kendala program bantuan agar komunikasi dengan masyarakat lebih mudah,” ujarnya.
Dalam bidang pemberdayaan keterampilan, Fadli Hasan menyebut adanya dukungan program IKM (Industri Kecil Menengah) seperti bantuan untuk dua bengkel las dan satu bengkel motor di wilayah dapilnya.
Sementara untuk dunia pendidikan, ia menegaskan komitmennya mendukung program beasiswa penuh yang digagas Pemerintah Provinsi Gorontalo agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu bisa menyelesaikan studi hingga tuntas.
“Kami sangat mendukung program biaya siswa penuh dari pemerintah provinsi, dari awal hingga akhir studi. Ini sangat membantu anak-anak kita agar tidak putus kuliah,” tutur Fadli.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, menjelaskan bahwa seluruh kegiatan reses telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hasil reses para anggota DPRD akan dihimpun menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) yang menjadi bahan penyusunan program pembangunan tahun 2026.
“Dari 44 anggota DPRD Provinsi Gorontalo, semuanya melaksanakan reses di dapil masing-masing. Kehadiran masyarakat sangat penting untuk menyampaikan langsung aspirasinya agar bisa kami catat dan tindak lanjuti,” kata Sudarman.
Menutup kegiatan, Fadli Hasan berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD Provinsi Gorontalo terus terjalin dengan baik. Ia optimistis, melalui kolaborasi tersebut, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal pada tahun anggaran 2026. (Hadi)
