Respons Cepat di Tengah Reses , Hamzah Muslimin Atasi Masalah BPJS Lewat Telepon Langsung

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, Saat Reses di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, mendadak
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, Saat Reses di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, mendadak

Otanaha.id -

KOTA GORONTALO — Suasana reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, mendadak berubah serius saat sejumlah warga mengeluhkan tersendatnya pelayanan rumah sakit akibat kendala administrasi BPJS Kesehatan, Jumat (24/10/2025).

‎Dalam dialog yang awalnya berlangsung santai, seorang warga menyampaikan kekecewaannya karena pelayanan rumah sakit sering kali terhambat hanya karena masalah teknis BPJS.

‎ “Bayangkan, kami datang dalam keadaan darurat, anak kami sakit, tapi malah ditolak dengan alasan BPJS bermasalah,” keluh salah satu warga.

‎Mendengar keluhan itu, Hamzah Muslimin langsung mengambil langkah cepat. Tanpa menunggu lama, ia menghubungi Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Gorontalo melalui sambungan telepon di hadapan warga.

‎“Saya tidak mau hanya mencatat aspirasi, tapi juga memastikan masyarakat mendapatkan solusi. Ini masalah serius, karena menyangkut nyawa dan hak dasar warga,” tegas Hamzah usai berbicara dengan pihak BPJS.

‎Hamzah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh terhambat hanya karena faktor administrasi. Sistem BPJS yang dirancang untuk mempermudah masyarakat, kata dia, justru tidak boleh menjadi penghalang bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis.

‎ “Kalau memang ada kendala sistem, harus segera dibenahi. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban. Negara wajib hadir memberikan jaminan kesehatan tanpa diskriminasi,” ujarnya.

‎Ia juga menambahkan bahwa persoalan ini akan dibawa ke tingkat pembahasan provinsi agar ada perbaikan sistem pelayanan ke depan. Menurutnya, masalah seperti ini tidak boleh terulang karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

‎Selain isu layanan BPJS, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi lainnya seperti permintaan program beasiswa, bantuan sosial, serta dukungan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Hamzah memastikan seluruh masukan tersebut akan dicatat dan diperjuangkan melalui jalur kebijakan.

‎ “Reses ini bukan sekadar formalitas, tapi wadah untuk mendengar langsung denyut nadi masyarakat. Setiap keluhan harus mendapat perhatian dan tindak lanjut nyata,” pungkasnya.

‎Kegiatan reses kemudian ditutup dengan apresiasi dari warga terhadap sikap cepat dan tanggap Hamzah. Mereka berharap langkah tersebut bisa menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya agar lebih responsif terhadap persoalan masyarakat. (Abdi)