GORONTALO – Universitas Bina Mandiri (UBM) Gorontalo melalui Program Studi (Prodi) D-IV Manajemen Kontrak Pemerintah (MKP), Fakultas Pemerintah dan Sektor Publik (FPSP), terus memantapkan diri sebagai pelopor pendidikan vokasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah.
Sebagai langkah penguatan, Prodi MKP menggelar pembahasan kurikulum pada Senin (27/10/2025) di Ruang Akreditasi Kampus UBM Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo (YBMG) Dr. Azis Rachman, MM, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Sistem Informasi William Indra S. Mooduto, M.SA, Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA), Dekan FPSP, para Ketua Prodi, dosen, serta praktisi dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Dr. Azis Rachman menjelaskan bahwa Prodi MKP merupakan satu-satunya program studi di wilayah Sulawesi yang fokus pada pengelolaan kontrak dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Lulusan Prodi MKP dipersiapkan untuk memahami regulasi pengadaan, prosedur administrasi kontrak, manajemen risiko, serta keterampilan negosiasi dan mediasi dalam PBJ Pemerintah,” ungkap Dr. Azis.
Menurutnya, kurikulum MKP dirancang berbasis kompetensi praktis, mulai dari perumusan kontrak, pengendalian pelaksanaan, serah terima, hingga evaluasi kinerja penyedia. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dasar-dasar manajemen, hukum kontrak, kebijakan publik, analisis risiko, serta diarahkan untuk memperoleh sertifikasi PBJ dan K3.
“Lulusan akan menyandang gelar Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah (S.Tr.MKP) dan memiliki kemampuan kerja nyata di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PII Provinsi Gorontalo Dr. Darda Daraba, M.Si., MH. memberikan sejumlah masukan untuk penyempurnaan kurikulum.
Ia menekankan pentingnya kurikulum yang mampu menjawab tantangan nyata di lapangan, seperti manajemen risiko proyek, rantai pasok PBJ, hingga metode menghitung potensi kerugian negara.
“Kurikulum sebaiknya di-breakdown secara spesifik agar mahasiswa memahami seluruh tahapan proses PBJ Pemerintah. Termasuk adanya ruang laporan proyek sebagai pengganti skripsi,” jelas Dr. Darda.
Menurutnya, mahasiswa perlu lebih banyak praktik dan magang di proyek lapangan agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga situasi riil di dunia kerja.
Kepala BPMA UBM Gorontalo Dr. Ikram Muhammad, M.Si turut menegaskan pentingnya penguatan porsi praktik dan magang, terutama pada semester 5 dan 6. BPMA juga akan menyiapkan panduan capaian kompetensi berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif.
“Prodi MKP ini sangat spesifik dan satu-satunya di Sulawesi, sehingga perlu terus diperkuat melalui kolaborasi dengan stakeholder regional, nasional, dan bahkan internasional,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem pembelajaran daring akan menjadi peluang untuk memperluas jangkauan mahasiswa di luar Gorontalo, dengan tetap menjamin standar mutu yang sama.
“Dengan demikian, UBM Gorontalo dapat mencetak SDM profesional dan unggul di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang siap bersaing di tingkat nasional,” tutup Dr. Ikram.
