Gorontalo– Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, meluapkan kekecewaannya terhadap Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang tidak hadir dalam kegiatan reses di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, meski telah diundang secara resmi melalui Sekretariat DPRD.
Menurut Ramdan, absennya Dinas Sosial bukan hanya persoalan tidak hadir, tetapi menunjukkan rendahnya penghargaan terhadap aspirasi rakyat serta lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan wakil rakyat di lapangan.
“Saya mengundang Dinas Sosial lewat sekretariat DPRD untuk mendampingi reses hari ini. Karena yang saya undang itu kelompok rukun duka, masyarakat yang menanyakan soal desil, BPJS, dan program-program sosial. Tapi sayangnya, mereka tidak hadir,” tegas Ramdan dengan nada kecewa.
Politisi PKS itu menegaskan, kehadiran OPD dalam kegiatan reses bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses penyerapan aspirasi dan penjelasan program pemerintah secara langsung kepada masyarakat.
“Reses ini momentum strategis. Selain DPR menyerap aspirasi rakyat, OPD wajib hadir untuk menjelaskan langsung kebijakan pemerintah. Tapi yang terjadi justru nihil kehadiran,” ujarnya.
Ramdan menambahkan, hingga kegiatan reses berakhir, tidak satu pun perwakilan Dinas Sosial yang datang, bahkan tanpa konfirmasi apapun.
“Tidak hadir, tidak konfirmasi, tidak mendampingi. Ini mencerminkan rendahnya komitmen pelayanan publik,” ungkapnya.
Karena itu, Ramdan mendesak Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, untuk segera mengevaluasi pimpinan Dinas Sosial. Ia menilai ketidakhadiran seperti ini menunjukkan minimnya keseriusan OPD dalam menjalankan amanah publik.
“Saya minta gubernur mengevaluasi pimpinan OPD-nya. Pendampingan saat reses bukan untuk kepentingan pribadi DPR, tapi bentuk tanggung jawab pemerintah memastikan aspirasi rakyat tersampaikan dan dijawab,” tandasnya.
Ramdan menilai sikap Dinas Sosial tersebut sebagai potret lemahnya etika birokrasi dan komunikasi antar lembaga di lingkungan Pemprov Gorontalo.
“Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, rakyat akan kembali jadi korban dari ketidakpedulian birokrasi. Aspirasi yang disuarakan lewat wakil rakyat akan berakhir di ruang hampa,” tutupnya.(Hadi)
