LIMBOTO — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan menjadi pijakan utama bagi pemerintah dalam menyusun arah pembangunan ekonomi nasional satu dekade ke depan. Penegasan itu disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, Dr. Suparno, S.ST., S.E., M.Si., dalam wawancara khusus pada Senin (24/11/2025).
Menurut Dr. Suparno, SE2026 merupakan agenda besar yang digelar setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dunia usaha secara menyeluruh. Mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar, seluruhnya akan menjadi bagian dari pendataan.
“Petugas kami akan turun langsung ke seluruh pelaku usaha secara door to door. Ini bukan sekadar pendataan rutin, tetapi pemetaan komprehensif yang menjadi dasar kebijakan ekonomi masa depan,” terangnya.
Ia menekankan bahwa hasil sensus ekonomi sangat bergantung pada keterbukaan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar. Data tersebut nantinya digunakan untuk merumuskan kebijakan pengembangan sektor usaha, perencanaan bantuan UMKM, hingga membaca potensi pertumbuhan wilayah.
“Kami butuh data yang akurat agar pemerintah bisa menyusun program berbasis fakta. Karena itu, partisipasi pelaku usaha menjadi penentu kualitas SE2026,” ujarnya.
Rencananya, pendataan SE2026 di Kabupaten Gorontalo akan berlangsung pada Mei hingga Juni 2026, melibatkan ratusan mitra statistik yang tersebar hingga tingkat desa dan kelurahan.
Terkait keamanan data, Dr. Suparno memastikan bahwa BPS telah mengadopsi teknologi CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) dengan sistem enkripsi berstandar tinggi.
“Data yang dikumpulkan langsung terkirim ke server BPS. Petugas lapangan tidak memiliki akses untuk membuka kembali data tersebut. Setiap perangkat juga sudah dilengkapi pengamanan berlapis,” jelasnya.
Hal ini dilakukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi kebocoran data, sekaligus memastikan seluruh informasi tetap berada dalam kendali BPS.
Karena melibatkan banyak tenaga lapangan, BPS berharap pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, lembaga terkait, dan seluruh stakeholder dapat membantu dalam proses sosialisasi serta memastikan masyarakat menerima petugas dengan baik.
“Sosialisasi dari pemerintah daerah sangat krusial agar pelaku usaha memahami bahwa SE2026 adalah untuk kepentingan bersama,” kata Dr. Suparno.
Dengan kerja sama lintas sektor, ia optimistis sensus ekonomi tahun 2026 akan menghasilkan data yang kredibel dan menjadi pijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Gorontalo yang lebih terarah dan berkelanjutan. (Hadi)
