GORONTALO,— Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) untuk menentukan arah kepemimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ke depan. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Muswil tidak langsung menetapkan ketua, melainkan menghasilkan rekomendasi calon ketua melalui mekanisme formatur.
Ketua DPC PPP Kota Gorontalo, Moh. Rivai Bukusu, menjelaskan Muswil diikuti oleh enam DPC yang terdiri dari lima DPC kabupaten dan satu DPC kota, ditambah satu suara dari DPW serta satu suara otonom dari badan sayap perempuan PPP. Total terdapat sebelas suara sah dalam Muswil tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini PPP Provinsi Gorontalo melaksanakan Musyawarah Wilayah. Ketua DPW sebelumnya, Prof. Nelson Pomalingo, telah menjabat selama dua periode. Muswil ini menjadi momentum untuk menentukan kepemimpinan DPW PPP Gorontalo ke depan,” ujar Rivai kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026), di Hotel GrandQ Kota Gorontalo.
Rivai menambahkan, pembagian hak suara ditentukan berdasarkan perolehan kursi DPRD di masing-masing DPC. DPC dengan perolehan 0–3 kursi DPRD memperoleh satu suara, sementara DPC yang memiliki 4–6 kursi DPRD mendapatkan dua suara. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPC PPP Kota Gorontalo, DPC PPP Bone Bolango, dan DPC PPP Kabupaten Gorontalo masing-masing memperoleh dua suara karena memiliki empat hingga lima kursi DPRD.
Hasil pemungutan suara Muswil kali ini merekomdasikan Awaludin Paweni sebagai calon tunggal Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo. Ia memperoleh dukungan penuh dengan total sebelas suara dari seluruh peserta Muswil.
Hasil Rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk ditetapkan secara resmi.
Selanjutnya, tim formatur diberikan waktu maksimal satu pekan untuk menyusun struktur kepengurusan DPW PPP Provinsi Gorontalo, termasuk penetapan ketua, sekretaris, serta unsur kepengurusan lainnya, sebelum disahkan oleh DPP PPP.
Muswil ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi PPP Gorontalo guna memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan kinerja politik partai di daerah. (Hadi)
