Ketua DPRD Gorontalo Hadiri Forkopimda Diperluas, Bahas Tambang Ilegal dan Lahan Bandara Djalaluddin

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo

Otanaha.id -

GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo yang diperluas, bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis malam (15/1/2026).

‎Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo bersama Wakil Gubernur Gorontalo, serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, dan jajaran perangkat daerah terkait. Pertemuan ini menjadi wadah penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

‎Agenda pertama rapat Forkopimda diperluas membahas kesiapan Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu Pertambangan. Pembahasan difokuskan pada peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam pengawasan serta penindakan aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan ilegal yang dinilai berpotensi merugikan daerah, merusak lingkungan, dan memicu konflik sosial.

‎Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Mohamad Thomas Mopili, menegaskan pentingnya dukungan regulasi yang kuat, kejelasan kewenangan, serta penegakan hukum yang tegas dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

‎“Penanganan persoalan pertambangan harus dilakukan secara terkoordinasi, terukur, dan berlandaskan hukum yang jelas agar memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujar Thomas

‎Pada agenda selanjutnya, rapat membahas permasalahan lahan Bandara Djalaluddin Gorontalo. Menurut politisi Partai Golkar tersebut, isu lahan bandara merupakan persoalan strategis mengingat Bandara Djalaluddin berperan vital dalam mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.

‎Dalam forum tersebut, Ketua DPRD mendorong agar penyelesaian permasalahan lahan bandara dilakukan secara komprehensif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta kepentingan pembangunan daerah ke depan.

‎Selain agenda utama, rapat Forkopimda diperluas juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan program-program strategis pemerintah daerah.

‎Melalui kehadirannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam mendukung penegakan hukum, penyelesaian persoalan strategis daerah, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Gorontalo. (Abdi)