GORONTALO, – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat gerakan antikorupsi di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Integritalk yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (21/6/2026).
Dialog yang mengusung tema “Membangun Gerakan Antikorupsi Berbasis Kampus dan Kepemudaan di Gorontalo” ini diikuti mahasiswa FIP UNG, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang.
Turut hadir Direktur ISM sekaligus Penyuluh Antikorupsi Sahrul Hikam, Dekan FIP UNG Arwildayanto, serta Ketua KNPI Kota Gorontalo Fahrudin Salilama.
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi strategis yang mempertemukan unsur legislatif, akademisi, dan pemuda dalam mendorong penguatan nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi.
Dalam pemaparannya, Erwin Ismail menyoroti bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi salah satu faktor utama munculnya korupsi. Dampaknya bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memperlambat kemajuan daerah,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang (checks and balances) terhadap jalannya pemerintahan. Namun demikian, upaya pencegahan korupsi tidak dapat dibebankan hanya pada satu lembaga, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, legislatif, akademisi, serta masyarakat sipil.
Lebih lanjut, Erwin memaparkan peran DPRD dalam mendorong kebijakan antikorupsi, antara lain melalui pembentukan peraturan daerah berbasis integritas, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik, serta penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pemerintahan.
Keteladanan sikap dan perilaku anggota DPRD juga disebut sebagai faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Pada aspek pengawasan, DPRD turut mengawal perencanaan dan pelaksanaan APBD, memonitor proyek-proyek strategis, serta mengawasi kualitas pelayanan publik.
Selain itu, DPRD juga menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan BPKP sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.
Erwin menyambut positif pelaksanaan Integritalk karena mampu mempertemukan berbagai elemen dalam satu forum dialog yang konstruktif. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar sebagai bagian dari pendidikan integritas bagi generasi muda.
“Dari ruang-ruang diskusi seperti ini, kita berharap lahir generasi muda Gorontalo yang berintegritas, berakhlak, dan memiliki komitmen kuat untuk menolak segala bentuk korupsi,” tutupnya.
