Komisi II DPRD Gorontalo Tinjau Dapur MBG Kabila, Kendala Air Bersih Jadi Penghambat Operasional

Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dapur SPPG Program MBG di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (21/1/2026).
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dapur SPPG Program MBG di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (21/1/2026).

Otanaha.id -

GORONTALO, – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (21/1/2026).

‎Dapur SPPG MBG tersebut direncanakan menjadi pusat pelayanan pemenuhan gizi bagi 12 satuan pendidikan tingkat TK, PAUD, dan SD dengan total sekitar 941 penerima manfaat. Sasaran program tidak hanya peserta didik, tetapi juga mencakup guru, balita, serta ibu melahirkan yang berada di Desa Pauwo, Tumbihe, dan Talango.

‎Berdasarkan penjelasan pengelola, seluruh kebutuhan bahan makanan untuk operasional dapur akan disuplai oleh pihak yayasan. Dari sisi administrasi, persiapan dinyatakan telah rampung dan tidak menemui kendala berarti.

‎Namun demikian, hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa dapur SPPG belum dapat difungsikan karena terkendala ketersediaan air bersih. Kondisi ini dinilai menjadi faktor krusial yang harus segera ditangani sebelum dapur mulai beroperasi secara penuh.

‎Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa DPRD mendorong percepatan penyelesaian kendala teknis tersebut, khususnya terkait pemenuhan air bersih, agar program MBG dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

‎“Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, dibutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan optimal,” ujar Ridwan.

‎Hingga saat ini, waktu operasional Dapur SPPG MBG di Kecamatan Kabila belum dapat dipastikan dan masih menunggu penyelesaian persoalan teknis yang ada. DPRD berharap seluruh pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret agar pelayanan gizi bagi masyarakat sasaran tidak tertunda lebih lama.