SUWAWA, – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Bone Bolango terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penandatanganan MoU yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Jumat (23/1/2026), dilakukan langsung oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile dan Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho.
Bupati Ismet Mile menilai kerja sama tersebut sebagai langkah strategis dan preventif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah agar tetap berada pada koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, kolaborasi ini sekaligus mengulang praktik baik yang pernah dilakukan pada tahun 2006.
“Ini momentum penting bagi Pemerintah Daerah Bone Bolango. Kita kembali membangun kolaborasi seperti tahun 2006, dengan tujuan utama mencegah terjadinya persoalan hukum, khususnya praktik korupsi,” ujar Ismet Mile.
Ia menjelaskan, inisiatif kerja sama ini lahir dari hasil komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat kabupaten. Pendekatan pencegahan menjadi pilihan utama demi menjaga stabilitas daerah dan memastikan pembangunan berjalan optimal.
“Kerja sama ini bukan semata untuk penanganan hukum, tetapi lebih pada upaya pencegahan sejak awal, demi menciptakan pemerintahan yang stabil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Didampingi Sekretaris Daerah Iwan Mustapa, Bupati Ismet Mile berharap seluruh program pembangunan di Bone Bolango dapat berjalan lebih aman, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, menegaskan bahwa MoU tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang taat hukum. Ia menyebut peran kejaksaan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pengawalan kebijakan.
“MoU ini memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemda dan Kejaksaan Negeri Bone Bolango, terutama dalam penegakan hukum, pencegahan, dan pemberian pertimbangan hukum. Ini adalah niat baik bersama yang diharapkan berdampak positif,” ujar Feddy.
Ia pun mendorong seluruh perangkat daerah untuk aktif memanfaatkan peran kejaksaan dalam setiap tahapan pelaksanaan program pemerintahan, agar kebijakan yang diambil senantiasa selaras dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami siap menjalankan amanah ini secara profesional dan berlandaskan hukum,” pungkasnya.
