GORONTALO, – Upaya memperkuat perlindungan anak dan keadilan gender terus digencarkan melalui jalur pendidikan pelajar. Salah satunya diwujudkan lewat pelaksanaan VOICE (Voicing Our Identity, Courage, and Empowerment) – Regional Training of Trainers (ToT) 2026 yang berlangsung pada 24–27 Januari 2026 di BPMP Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) bekerja sama dengan UNICEF Indonesia, sebagai respons atas masih ditemukannya praktik Pernikahan Anak dan Pemotongan/Pelukaan Genital Perempuan (FGM/CM) di sejumlah daerah, termasuk Gorontalo.
Ketua PP IPM Bidang IPMawati, Wulandari Ney, menegaskan bahwa Program VOICE tidak sekadar pelatihan teknis, melainkan bagian dari gerakan nilai yang menempatkan pelajar sebagai aktor penting dalam agenda kemanusiaan.
“VOICE adalah bentuk komitmen gerakan pelajar Muhammadiyah dalam memperjuangkan hak anak dan perempuan. Ini bukan kegiatan seremonial, melainkan ikhtiar ideologis dan sosial yang berangkat dari nilai Islam Berkemajuan,” ujar Wulandari.
Menurutnya, praktik-praktik yang merugikan anak dan perempuan bertentangan dengan prinsip keadilan, kesehatan, dan masa depan generasi. Karena itu, pencegahan Pernikahan Anak dan FGM/CM harus dipahami sebagai agenda moral yang memerlukan pendekatan edukatif dan berkelanjutan.
“Gerakan pelajar harus hadir membawa keberpihakan. Perlindungan anak bukan hanya urusan negara, tapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Melalui skema Training of Trainers, pelajar usia 16–22 tahun diposisikan sebagai subjek perubahan. Peserta dibekali pengetahuan, keterampilan fasilitasi, serta perspektif kritis agar mampu melakukan edukasi sebaya di sekolah, kampus, pesantren, dan komunitas.
Pendekatan ini dirasakan langsung oleh salah satu peserta, Tri Adelia Tasmala, mahasiswa Universitas Bina Taruna Gorontalo. Ia mengaku mengikuti Program VOICE karena melihat isu perlindungan anak kerap dianggap jauh dari dunia pelajar, padahal dampaknya sangat dekat dengan realitas mereka.
“Saya melihat sendiri bagaimana Pernikahan Anak memutus pendidikan dan masa depan teman sebaya. Program VOICE membantu saya memahami isu ini secara lebih utuh dan kontekstual,” ungkap Tri Adelia.
Ia menilai, pelatihan ini membuka wawasan bahwa perlindungan anak tidak hanya soal kekerasan fisik, tetapi juga pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan martabat manusia.
“Banyak praktik yang dibenarkan atas nama tradisi, padahal jelas melanggar hak anak, khususnya anak perempuan,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, Program VOICE mengintegrasikan modul edukasi UNICEF dengan nilai Islam Berkemajuan melalui metode Inside VOICE berbasis empat tahapan LFLM (Look–Fuse–Learn–Move). Metode ini mendorong peserta untuk memahami realitas sosial, merefleksikan nilai, hingga mengambil aksi nyata.
“Peserta tidak hanya belajar teori, tapi juga membangun empati dan keberanian untuk bertindak di lingkungannya,” jelas Wulandari.
Bagi Tri Adelia, pendekatan tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya dalam membahas isu sensitif secara empatik dan argumentatif. Ia pun berkomitmen melakukan tindak lanjut di lingkungan kampus dan komunitas.
“Saya ingin memulai dari hal sederhana, seperti diskusi dan edukasi tentang hak anak, serta membangun ruang aman bagi remaja,” tuturnya.
Ke depan, IPM menyiapkan strategi keberlanjutan melalui replikasi pelatihan, edukasi sebaya, dan advokasi di tingkat lokal hingga nasional. Program VOICE ditargetkan menjadi gerakan yang terus tumbuh melalui kolaborasi lintas sektor.
“VOICE tidak berhenti di Gorontalo. Ini adalah gerakan bersama untuk memastikan pelajar menjadi bagian dari solusi,” pungkas Wulandari.
Melalui sinergi UNICEF dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ToT VOICE 2026 menegaskan peran strategis pelajar dan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dalam memperkuat perlindungan anak dan keadilan gender di Gorontalo dan wilayah prioritas lainnya. (*)
