JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo, menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Ia menilai, institusi kepolisian harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri pada Senin (26/1/2026). Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden sangat penting agar lembaga tersebut dapat menjalankan tugas secara optimal sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penegakan hukum.
“Polri harus berada langsung di bawah Presiden, sehingga ketika Presiden membutuhkan, kami bisa segera bergerak,” tegasnya.
Kapolri menjelaskan, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, hal itu berpotensi melemahkan fungsi dan kewenangan institusi kepolisian. Bahkan, menurutnya, skema tersebut dapat berdampak pada melemahnya negara dan kewibawaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.
Ia menegaskan, sikap tersebut merupakan pandangan pribadinya sekaligus sikap institusional yang telah berulang kali disampaikan kepada berbagai pihak.
“Kalaupun saya ditawari menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih memilih menjadi petani,” ujar Kapolri.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh jajaran Polri agar tetap berpegang pada prinsip konstitusi dalam menjalankan tugas serta tidak terpengaruh oleh wacana yang dinilai dapat melemahkan institusi.
“Ini saya sampaikan dan tegaskan kepada seluruh jajaran, bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden,” tandasnya.
