BONE BOLANGO – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan Bone Bolango, Hj. Yeyen Sidiki, memanfaatkan momentum reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut digelar di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila, Jumat (6/2/2026), dan dihadiri nelayan, pelaku usaha, serta perwakilan instansi teknis.
Reses ini menjadi forum strategis dialog lintas sektor, khususnya dalam menyinkronkan program perikanan dan pertanian sebagai pengungkit ekonomi masyarakat pesisir.
Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menjelaskan peran mereka dalam pelayanan kepelabuhanan dan perizinan kapal nelayan, termasuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Hingga kini, puluhan kapal nelayan di wilayah tersebut telah memperoleh layanan perizinan secara resmi sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan dan legalitas aktivitas melaut.
DKP juga memaparkan rencana pembangunan sarana pelabuhan perikanan yang telah diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 dengan nilai anggaran sekitar Rp18–21 miliar.
Usulan tersebut mencakup pembangunan breakwater dan fasilitas penunjang pelabuhan. Namun, realisasinya tertunda akibat kebijakan penghematan anggaran nasional. Pemerintah daerah berharap alokasi DAK dapat kembali dibuka pada 2027 agar pembangunan infrastruktur pelabuhan dapat dilanjutkan.
Selain itu, program bantuan kapal, perahu, dan mesin 3 GT terus diupayakan. Sejak 2012 hingga 2020, tercatat lebih dari 600 unit bantuan telah disalurkan di Provinsi Gorontalo, dengan lebih dari 100 unit berada di Kabupaten Bone Bolango. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 unit merupakan hasil aspirasi yang diperjuangkan langsung oleh Hj. Yeyen Sidiki.
Sementara itu, UPTD Pelabuhan Perikanan menegaskan komitmennya dalam mendukung operasional dan pelayanan pelabuhan, termasuk rekomendasi perizinan kapal nelayan. Mereka memastikan kesiapan untuk memberikan pelayanan maksimal guna mendorong peningkatan aktivitas ekonomi sektor perikanan.
Dari sektor lain, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Gorontalo menilai wilayah Huangobotu tidak hanya memiliki potensi perikanan, tetapi juga peluang pengembangan pertanian, perkebunan, dan tanaman pangan.
Program prioritas Kementerian Pertanian tahun ini difokuskan pada perbenihan untuk mendukung swasembada pangan nasional, seperti bibit jagung dan kelapa yang dinilai sesuai dengan karakter wilayah pesisir.
Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah jagung varietas Jakari, jagung komposit yang dapat ditanam kembali tanpa menurunkan kualitas hasil. Pengusulan dan pendampingan program dilakukan melalui penyuluh pertanian di tingkat lapangan di bawah koordinasi Kementerian Pertanian.
Menutup kegiatan reses, Hj. Yeyen Sidiki menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang aspirasi masyarakat lintas sektor, mulai dari perikanan, pertanian, UMKM, hingga pemerintahan desa.
“Semua masukan masyarakat akan kami catat, kami perjuangkan, dan kami kawal melalui DPRD serta koordinasi dengan instansi terkait,” tegas Yeyen.
