JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), Polri mengonsolidasikan langkah strategis penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Rapat koordinasi ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang 2025 menjadi pijakan penting untuk memperkuat strategi di tahun 2026.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) dengan lembaga keuangan. Melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Himbara, petani jagung binaan Polri didorong memperoleh permodalan yang legal, mudah, dan terjangkau.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam kembali serta memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Tak hanya soal permodalan, Polri juga mengawal stabilitas harga jagung di tingkat petani. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen petani diserap langsung agar tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah berjalan dengan harga Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional semakin kuat dan mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan Indonesia di tahun 2026.
