LIMBOTO,– Hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo mencatat sebagian besar program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gorontalo tahun 2025 belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
Kepala Perwakilan BPKP Gorontalo, Mohamad Riyanto, menyampaikan bahwa dari hasil pendampingan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan serta pelaksanaan program, sekitar 87 persen kegiatan OPD dinilai belum inline dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.
“Dari hasil evaluasi yang kami lakukan, sekitar 87 persen kegiatan OPD belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala daerah,” ujar Riyanto, Kamis (26/02/2026).
Menurutnya, ketidaksesuaian tersebut umumnya disebabkan pola perencanaan di sejumlah OPD yang masih menggunakan pendekatan lama dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan arah pembangunan pemerintahan saat ini.
BPKP merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Gorontalo segera melakukan penyesuaian dokumen perencanaan, termasuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) OPD. Penyesuaian itu dinilai penting agar setiap program dan kegiatan benar-benar mengacu pada prioritas pembangunan daerah.
Saat ini, pemerintahan yang dipimpin Bupati Sofyan Puhi bersama Wakil Bupati Tonny S. Junus mengusung visi “Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan” sebagai arah utama pembangunan.
Temuan tersebut menjadi catatan evaluatif bagi seluruh OPD agar melakukan pembenahan dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga program yang dijalankan ke depan lebih terarah, efektif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo. (Hadi)
