LIMBOTO – Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dari hasil pendampingan dan telaah dokumen perencanaan tahun 2025, tercatat sekitar 87 persen program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya selaras dengan visi-misi pemerintahan ST-12.
Menanggapi temuan itu, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem perencanaan daerah.
“Ada beberapa catatan yang disampaikan BPKP, salah satunya program di sejumlah OPD belum sinkron dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Sofyan usai rapat evaluasi bersama BPKP di Ruang Dulohupa, Kamis (26/2/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum refleksi bagi jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Sofyan, BPKP meminta agar pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan, sehingga arah kebijakan benar-benar linear dengan target dan janji politik kepala daerah.
“Tahun 2026 ini tidak boleh ada lagi program OPD yang tidak selaras. Kita evaluasi total, kita teliti kembali perencanaannya. Jangan sampai ada kegiatan berjalan tanpa kontribusi nyata terhadap visi daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi monitoring dan evaluasi internal, agar setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Temuan ini sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh OPD untuk bertransformasi, tidak sekadar menjalankan rutinitas anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah belanja daerah mengarah pada pencapaian visi pembangunan Kabupaten Gorontalo dalam kerangka ST-12.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Gorontalo berharap perencanaan 2026 benar-benar menjadi titik balik konsolidasi kebijakan, dari sekadar administratif menuju perencanaan yang strategis, adaptif, dan berorientasi hasil. (Hadi)
