TILONGKABILA – Sebanyak 17.000 kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kabupaten Bone Bolango yang dibiayai APBN dinonaktifkan akibat proses pemutakhiran data oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menyebut kondisi tersebut sebagai dampak langsung dari penyegaran basis data nasional.
“Ini bukti bahwa data memiliki implikasi luas terhadap hak sosial masyarakat. Ketika tidak akurat, konsekuensinya langsung terasa,” ujarnya.
Ia meminta para camat, lurah, dan kepala desa agar proaktif melaporkan setiap perubahan data warga secara real-time ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna menjaga sinkronisasi data.
Menurut Iwan, validitas data kependudukan menjadi rujukan utama berbagai sektor, termasuk Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan dan Dinas Kesehatan dalam intervensi stunting.
“Data bukan dokumen mati. Ia harus terus diperbarui agar pelayanan menuju Bone Bolango Juara benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Forum Konsultasi Publik
Penegasan tersebut disampaikan Iwan saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan Menuju Bone Bolango Juara” di Naffil Cafe & Resto, Kamis (26/2/2026).
Forum turut dihadiri Asisten I Setda Bone Bolango Aznan Nadjamudin, akademisi, perwakilan media, LSM, serta mahasiswa sebagai bentuk transparansi pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Iwan menegaskan bahwa akurasi data kependudukan merupakan fondasi utama pembangunan daerah.
“Data adalah detak jantung pembangunan. Tanpa akurasi, kita seperti bekerja tanpa kepastian tujuan,” katanya.
Ia menekankan bahwa dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran menjadi dasar perencanaan di sektor pendidikan, kesehatan, hingga penanganan disabilitas.
Capaian Dukcapil dan Penguatan Layanan
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus Rahman, memaparkan capaian signifikan instansinya.
Sejak 2018, nilai pelayanan publik Dukcapil meningkat dari C minus menjadi predikat A (Prima). Bahkan, Bone Bolango menjadi yang pertama di Provinsi Gorontalo meraih predikat tersebut selama dua tahun berturut-turut.
Forum juga membahas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peningkatan 24 jenis layanan administrasi, serta implementasi Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 terkait perubahan nomenklatur pekerjaan ASN dalam dokumen kependudukan.
Dukcapil Bone Bolango kini mengoptimalkan layanan offline, online, dan mobile untuk memastikan pembaruan data berjalan berkelanjutan menuju integrasi Satu Data Indonesia.
