GORONTALO – Gorontalo untuk membahas krisis kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai menghambat aktivitas melaut.
Pertemuan yang berlangsung di Buido Café, Kota Gorontalo, itu menghadirkan perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo sebagai mitra pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.
Sekretaris Asosiasi Nelayan Pedagang Ikan Bone Bolango, Zulkarnain Sahi, mengatakan forum tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi para pemilik kapal yang kesulitan memperoleh BBM sesuai kebutuhan operasional.
Menurutnya, kuota BBM yang saat ini ditetapkan sebesar 22 kiloliter (KL) belum mampu mengakomodasi kebutuhan armada kapal di Bone Bolango. Karena itu, asosiasi mengusulkan penambahan kuota menjadi 44 kiloliter.
“Kami berharap ada kebijakan dari pihak terkait, khususnya PT Pertamina (Persero) wilayah Gorontalo, agar kuota BBM bisa ditingkatkan demi kelancaran aktivitas nelayan,” ujar Zulkarnain.
Ia menegaskan, keterbatasan pasokan BBM berpotensi menurunkan frekuensi melaut, berdampak pada hasil tangkapan, hingga berimbas pada pendapatan nelayan dan stabilitas ekonomi masyarakat pesisir.
Melalui dialog tersebut, asosiasi berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat menjembatani komunikasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan distribusi BBM nelayan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Asosiasi juga menekankan pentingnya kebijakan distribusi energi yang berpihak pada sektor perikanan tangkap, mengingat nelayan merupakan salah satu penopang utama ekonomi daerah pesisir Bone Bolango.
